Hutan Desa di Gunungkidul

Bulan Januari 2011 lalu, Yayasan Shorea dengan dukungan Javlec mengajukan tanah seluas 493,29 hektar di Kecamatan Saptosari, Gunungkidul untuk menjadi Hutan Desa. Saat ini lahan yang berada di kawasan Desa Krambilsawit, Jetis, Kepek, Monggol, Klanjan, dan Kanigoro tersebut merupakan tanah AB yang sudah dikeluarkan dari register.

 

“Kami mengajukan tanah ini menjadi Hutan Desa karena selama ini sudah dikelola masyarakat. Dahulu, sewaktu jaman Belanda, tanah ini tadinya lahan kosong yang digarap secara turun-temurun oleh masyarakat. Aturan di masing-masing desa berbeda. Ada yang mengharuskan bagi hasil atau semacam iuran ke kas desa ada yang tidak,” tutur Exwan Novianto, Direktur Yayasan Shorea.

Ia juga menambahkan jika nanti status tanah menjadi Hutan Desa, akan ada kewajiban untuk menanami kayu keras di sela-sela tanaman pertanian. Ke depannya akan dibuat peraturan desa dan ada badan usaha di tingkat desa.  “Harus ada tanaman kayu di antara tanaman palawija. Hanya saja, jenisnya terserah masyarakat yang mengelola tanah tersebut. Lalu untuk menjaga hutan tetap lestari, nanti ada aturan penebangannya. Misalnya, untuk jati baru boleh ditebang saat umurnya diatas 15 tahun dengan diameter tertentu.  Juga saat menebang harus ada penanaman kembali,” tutur Exwan.

Ia juga menambahkan jika menjadi Hutan Desa, status pengelolaan tanah menjadi jelas. Ada aturan di desa yang memperjelas status pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat. Jika status tanah masih dalam bentuk tanah AB, petani yang mengelola lahan tersebut bisa terusir sewaktu-waktu.

Add a Comment