Javlec Indonesia, dampingi penyusunan revisi RKU pemegang ijin HKm di Gunung kidul

Kantor KPH DIY_Yogyakarta, Selasa (27/12) Yayasan Javlec Indonesia mendampingi kelompok-kelompok Tani HKM di Gunung Kidul, yang tergabung dalam 7 koperasi untuk mengajukan dokumen RO (rencana operasional) untuk tahun 2017. Pengajuan dokumen ini menindak lanjuti, perubahan PERMENHUT no.83/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial yang disosialisasikan pada 30 Nopember 2016 yang lalu di sekretariat paguyuban petani Hutan Bukit Seribu, Karangasem, Paliyan. Terkait perubahan regulasi tersebut, maka setiap pemegang ijin perhutanan sosial (HKm, HD, HTR dan Hutan Adat) wajib melakukan revisi Rencana Kerja Umum (RKU) mulai tahun 2017, sebagai dasar penyusunan revisi RKU harus memiliki RKT tahun 2017. Namun karena pemegang ijin belum memiliki RKT 2017, masih dimungkinkan menggunakan RO 2017, yang mencakup kegiatan penyusunan RKT sebelum bulan Juni 2017. Puji Rahardjo, Koordinator Pendamping HKm  mengatakan “penyusunan dan pengajuan RO ini penting karena akan menjadi landasan penyusunan RKT  yang akan menjadi dasar para pemegang ijin melakukan kegiatan di area kerja mereka secara legal berdasar RKU yang akan segera disusun dan diajuka untuk kemudian disahkan”.

Tim Yayasan Javlec Indonesia mendampingi penyerahan RO HKm Gunungkidul 2017
Tim Yayasan Javlec Indonesia mendampingi penyerahan RO HKm Gunungkidul 2017

Nampak hadir para pendamping kehutanan dari Javlec dan perwakilan 7 koperasi diantaranya koperasi Wana Makmur, Koperasi Sedyo lestari, Koperasi Tani Manunggal, Koperasi Ngudi Makmur, Koperasi Rimba Lestari, Koperasi Sedyo makmur dan kelompok Hkm Wono Rejo. Pertemuan ini adalah yang kedua kalinya di KPH.  Jumat, 16 Nopember 2016 yang lalu para pemegang IUPHKm ini langsung diterima oleh kepala KPH Bapak Aji Sukmono, yang langsung memeriksa Dokumen RO dan memberi beberapa koreksi. Hasil koreksi tersebut, langsung ditindaklanjuti oleh kelompok dengan segera melengkapi sesuai hasil koreksi.  Sesuai imbauan bapak kepala KPH agar RO Hkm 2017 ini agar segera diajukan kembali paling lambat tgl 25 Desember 2016.  Pengajuan dokumen RO ini kemudian diterima oleh bapak Wawan kepala seksi perlindungan  KPH, dan beliau menyatakan akan segera ditindak lanjuti.  (az)