Kendala Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Yogyakarta

Pemegang izin HKm, dalam hal ini kelompok tani hutan atau koperasi HKm, seharusnya wajib menyusun rencana operasional pada awal tahun 2012. Namun, pada pelaksanaannya hal tersebut sulit terpenuhi karena adanya keterbatasan sumberdaya manusia. Selain itu, pemegang izin HKM terhambat oleh prosedur yang kaku di Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta.

Dalam rangka memperlancar penyusunan rencana operasional tersebut, Yayasan Shorea melakukan asistensi kepada pemegang izin HKm di Gunungkidul. Termasuk didalamnya mengadakan pertemuan di sekretariat paguyuban HKM di Sedyo Lestari. Hadir dalam dalam pertemuan tersebut perwakilan pengurus semua Koperasi HKm di Gunungkidul.

Rencana operasional tersebut juga dikoordinasikan dengan KPH Yogyakarta karena lembaga tersebut yang berwenang mengesahkan hal tersebut. Namun, koordinasi yang telah dilakukan oleh ketua peguyuban HKm dan pendamping HKm-Shorea belum memberikan hasil sesuai harapan. KPH tidak bersedia memberikan tanda tangan dan stempel pada dokumen rencana operasional HKm karena pemegang izin terlambat dalam penyusunannya dan pengajuannya. KPH hanya bersedia memberikan tanda tangan dan stempel jika rencana operasional tersebut disusun sebelum tahun berjalan. Menindaklanjuti hal tersebut, paguyuban HKm sebagai pihak yang mewakili pemegang izin menerima dan akan berusaha memenuhi kewajiban tersebut dengan catatan tetap ada asistensi dari KPH.

Sehubungan dengan pengelolaan HKm, terlaksana pertemuan Paguyuban HKm di Sekretariat Sido Mulyo III, Turunan Panggang. Kelompok HKm, pengurus paguyuban, dan BPDAS SOP hadir di sana dan menghasilkan beberapa kesimpulan. Antara lain: perkembangan kelompok hutan lindung tersendat dalam peningkatan kapasitas anggotanya, adanya faktor kesulitan dana untuk pengembangan, koordinasi dengan tim yang awalnya dibentuk mulai berkurang intensitasnya.

Pengelolaan HKm di Yogyakarta juga tidak lepas dari fasilitasi BPDAS. Lembaga tersebut melakukan koordinasi berupa pertemuan-pertemuan kelompok dan para pihak. Termasuk di dalamnya merencanakan workshop pengembangan kapasitas kelompok. Rendananya, kegiatan ini akan digunakan untuk mendorong percepatan turunnya IUPHHK HKm dan penguatan kapasitas sumberdaya untuk dapat melaksanakan pengelolaan pasca turunnya ijin.

Add a Comment