Lebih Baik Menanam Pohon daripada Menyimpan Piala Megah di Lemari Terkunci

DUA tahun lalu, publik sempat dibuat terhenyak ketika tiga pegiat lingkungan asal Sumatera Utara mengembalikan piala penghargaan Kalpataru yang diberikan Presiden SBY pada 2005. Ketiganya adalah Marandus Sirait dari Kabupaten Toba Samosir, Hasoloan Manik dari Kabupaten Dairi dan Wilmar Eliaser Simandjorang dari Kabupaten Samosir.

Saya berkesempatan menemui satu dari tiga pahlawan lingkungan itu, yakni Marandus Sirait (47). Tidak sulit bertemu dengan suami Ernalem Johana Sitepu (45) ini. Di Taman Eden 100, tepatnya Desa Lumbanrang Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, bapak satu anak ini sehari-hari tinggal.

Sore itu, Marandus menemui saya di beranda kantor sekaligus rumahnya dengan mengenakan setelan kaos berkerah, celana panjang jins dan tak ketinggalan topi serta slayer ulos yang menjadi ciri khas tampilannya. Pria penerima empat penghargaan bergengsi di bidang lingkungan hidup ini selalu antusias menceritakan aktivitasnya sekalipun sudah puluhan media meliput kisah hidupnya.

Marandus tak pernah bosan berbagi pengalaman hidup, apalagi ilmu yang didapatkannya secara otodidak bagaimana ia merintis pendirian taman seluas 40 hektar tersebut. Sekalipun tidak lulus SMA, anak ketiga dari 10 bersaudara pasangan Lea Sirait (75) dan Tyasa Sitorus (70) ini tidak menyoal pandangan konservatif yang selama ini mendarah daging di kalangan orang batak.

lipsus-marandus-sirait

Seperti halnya orang Minang, laki-laki yang baru beberapa tahun merantau ke kota, bila memutuskan pulang ke desa itu akan dianggap gagal oleh masyarakat sekitar. Demikian pula dengan Marandus.

”Tahun 1992, sebenarnya sudah muncul ide tapi saya belum berani pulang. Sebab kalau saya pulang, maka orang tua pasti malu,” katanya.

Sebelum mendirikan Taman Eden, ia menekuni pekerjaan sebagai guru les musik di Kota Medan. Kegelisahan Marandus semakin menjadi tatkala melihat masyarakat di kota kelahirannya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan sebelum ada pemekaran kabupaten, Tapanuli sempat dijuluki sebagai salah satu kota termiskin di Indonesia.

”Itu yang membuat malu, padahal kami menganggap Danau Toba menjadi raja danau. Saya putuskan harus pulang ke desa,” imbuhnya.

Saat itu, ia terbersit membuat desa percontohan di bidang lingkungan hidup. Awal mulanya, ia mengajak teman-teman dari komunitas musik rohani yang ada di Medan untuk pulang kampung, mengunjungi hutan di desa pada 1997.

Marandus memiliki tanah ulayat warisan leluhurnya seluas 40 hektar. Di sana mereka bernyanyi, kemah dan melakukan penanaman pohon. Setiap aktivitas di tempat itu diabadikan melalui jepretan kamera. Nampaknya, media promosi seperti itu efektif menarik perhatian orang untuk mengunjungi hutan yang menjadi cikal bakal Taman Eden 100.

Dari pengakuan dia, saat itu belum terbentuk pemikiran utuh mengenai konsep hutan agrowisata. Konsep Taman Eden 100 itu muncul justru seiring banyaknya orang yang mengunjungi tempat tersebut.

Ia harus jatuh bangun mewujudkan obsesi untuk membangun ”taman surga”. Satu per satu peralatan musik seperti gitar elektrik, keyboard dan seperangkat drum, terpaksa dijual.

Semua uang itu digunakannya untuk survei, membeli bibit pohon dan merawat pohon-pohon yang ia tanam. Kondisi ekonomi yang hancur-hancuran, tidak mematahkan semangat hingga ia pun menuai berbagai penghargaan.

Di antaranya Kalpataru bidang perintis lingkungan (2005), Wahana Lestari dari gubernur (2010), Danau Toba Award (2010) dan penghargaan dari Menteri Kehutanan. Meski begitu, keempat piala bergengsi itu justru ia kembalikan.

Seolah memutar kembali momentum yang tidak akan pernah dilupakannya itu, Marandus menceritakan rasa ironi dalam pikirannya. Sesungguhnya saat itu jika gubernur merespon pengembalian piala maka ia pun tidak akan mendatangi presiden untuk melakukan hal serupa. ”Piala dari presiden pemberiannya luar biasa, dihadiri duta besar dan tamu kehormatan negara. Seolah-olah memberitahukan kalau negara ini sudah memberikan penghargaan bagi pahlawan lingkungan,” cetusnya.

Besaran biaya akomodasi penginapan di hotel berbintang lima bahkan sangat jauh jika dibanding kompensasi materi atas penghargaan yang diterimanya itu. Bahkan berbagai tekanan dari luar dan dalam datang silih berganti, setelah dirinya mengembalikan piala penghargaan tersebut dua tahun lalu.

Kekecewaan Marandus bukan karena minimnya materi yang didapatkan setelah penghargaan itu diberikan. Akan tetapi kerusakan alam khususnya hutan di kawasan Danau Toba itulah yang membuatnya untuk mengembalikan penghargaan itu pada gubernur dan presiden. Terlebih karena pemerintah daerah dan pusat tidak serius memperbaiki kerusakan lingkungan danau.

Ia pun berharap suatu saat ada pihak-pihak yang antusias berlomba-lomba mencetak kader lingkungan hidup. Semacam ajang pencarian bakat tapi khususnya yang memiliki kiprah dalam pelestarian lingkungan.

”Tapi kalau hanya penghargaan piala yang diberikan, siapa yang mau tertarik. Kecuali orang-orang gila seperrti saya, karena tujuan kami bukan mencari piala itu, katanya seraya tersenyum.

Maka dari itu, ia menaruh harapan besar pada pemerintahan Jokowi bahwa penerima Kalpataru lebih baik tidak usah diberi piala tapi difasilitasi untuk melestarikan lingkungan. Fasilitasi itu dapat berupa pemberian bibit atau perluasan areal hutan rakyat.

”Lebih baik menanam sebatang pohon di alam terbuka daripada menyimpan sebuah piala megah di lemara terkunci,” tukasnya.

*** Marandus Sirait , Pegiat lingkungan asal Sumatera Utara