Penanganan Konflik di Wilayah Hutan

“Di desa ini, petani tidak peduli dengan kepemilikan lahan. Mereka lebih mempermasalahkan kesinambungan hidup dari mengelola lahan Perhutani. Petani lebih tertarik untuk mendapatkan cara supaya bisa terus mengelola tanah di bawah kayu milik Perhutani,” tutur Rudi, staf lapangan Lesehan.

Ia kemudian menambahkan jika pola tanam di lahan Perhutani hanya memungkinkan seorang petani penggarap menanam palawija selama 3 tahun. Lebih dari waktu tersebut, tanaman kayu akan menaungi palawija yang ditanam di bawahnya. Para petani penggarap berharap tanaman kayu Perhutani bisa diselingi dengan tanaman kopi, kayu, dan buah-buahan untuk menunjang kehidupan sehari-hari mereka.

Pernyataan tersebut merupakan sebagian dari paparan hasil penelitian yang dilakukan LSM Lesehan di Desa Pringapus, Dongko, Trenggalek, Jawa Timur. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Tata Kelola Kehutanan yang dijalankan Javlec atas dukungan Kemitraan. Penelitian yang akan dilanjutkan dengan serangkaian workshop tersebut merupakan upaya untuk memperbaiki Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang dijalankan Perhutani.
“Ada beberapa hal yang menghambat pelaksanaan PHBM. Salah satu penyebabnya adalah konflik. Selama ini, penyelesaian konflik belum ada di sistem perencanaan Perhutani. Hal ini perlu diikutkan dalam dokumen resmi supaya nanti menjadi pegangan Perhutani di tingkat lapangan,” tutur DR. Rahmanta Setiahadi yang menjadi penasehat di Javlec.

 

Di Kabupaten Trenggalek yang menjadi lokasi program terjadi beberapa konflik tenurial. Masyarakat dan Perhutani sama-sama merasa memiliki lahan. Selama lahan belum selesai kepemilikannya, tanah-tanah tersebut menjadi tidak produktif. Kedua belah pihak belum berani memanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut jika dibiarkan akan menyebabkan tanah kosong yang berdampak pada bencana ekologis.

Melalui program ini, tim Javlec dengan rekan lapangan dari Lesehan mengajak masyarakat untuk memetakan mengenai konflik yang ada dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ke depannya, hasil pemetaan ini akan dibawa ke para pengambil kebijakan di Perhutani. Harapannya, masalah-masalah di lapangan bisa dipakai untuk memperbaiki kebijakan Perhutani.