Sekber Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa Mempertanyakan Kembali Pengelolaan Hutan oleh Perhutani

Setelah dideklarasikan pada tanggal 17 Januari lalu,  Sekretariat bersama Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa kembali mengadakan pertemuan. Acara yang digelar di Yogyakarta pada tanggal 1 dan 2 Februari ini dihadiri oleh 26 orang perwakilan dari 24 organisasi rakyat dan masyarakat sipil yang peduli pada pengelolaan Hutan Jawa.

“Kami membentuk sekretariat bersama ini untuk mendorong supaya pemerintah menggagendakan adanya perubahan dalam hal pengelolaan dan penguasaan Hutan Jawa. Selama ini persoalan Hutan Jawa cenderung diabaikan karena dianggap tidak bermasalah. Kebetulan saat ini momentumnya bagus, pemerintah dan DPR sedang melihat kasus-kasus tenurial,” tutur Edi Suprapto, juru bicara KPH Jawa.

 

Koalisi ini terbentuk karena anggota-anggotanya melihat bahwa penguasaan dan pengelolaan hutan Jawa yang didominasi oleh Perhutani gagal dalam melestarikan dan mensejahterakan rakyat. Selain itu, pengelolaan hutan Perhutani justru memunculkan banyak konflik yang berujung kriminalisasi dan kemiskinan terhadap masyarakat di sekitar hutan.

“Kami ingin mendorong supaya ada upaya konkrit dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus tenurial ini. Dalam pertemuan ini, rekan-rekan menyusun kertas posisi yang nantinya akan disampaikan ke anggota dewan. Rekan-rekan juga mengumpulkan masalah-masalah tenurial yang ada di sekitar mereka sebagai bukti. Harapan kami, DPR akan mempelajari dan memasukkan Jawa sebagai agenda. Lebih jauh lagi, kami menginginkan supaya pengelolaan Hutan Jawa diserahkan kepada masyarakat,” tutur Edi yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Arupa.

Hutan jawa memiliki sejarah pengelolaan yang panjang. Eksploitasi terhadap jati dimulai sejak  asa kongsi dagang VOC. Berbagai kebijakan secara silih berganti, saat ini otoritas pengelolaan Hutan Jawa ada di tangan Perhutani. Berdasarkan peraturan pemerintah no 72 tahun 2010, Perum perhutani memperoleh madat untuk menguasai 2,4 juta ha kawasan hutan di pulau Jawa.

Dalam menjalankan pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa, Perhutani menggunakan pola Kolonial dalam melakukan eksploitasi sumberdaya Hutan di Jawa. Yaitu: penguasaan atas tanah, penguasaan penduduk atas tenaga kerja, dan kebijakan sepihak mengenai spesies kayu yang bisa disebut tanaman kehutanan (Peluso 1992 via Position Paper KPH Jawa).

Pengelolaan Hutan Jawa selama ini cenderung melakukan pemisahan antara hutan dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Hal tersebut menimbulkan berbagai perlawanan dari masyarakat. Perhutani kemudian meluncurkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Namun pelibatan masyarakat dalam PHBM belum menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya hutan Jawa yang menyeluruh karena kurang memberi porsi yang memadai bagi masyarakat. 

Pertemuan kemudian diakhiri  dengan penyusunan rencana aksi jangka pendek dan pembagian tugas mengumpulkan data-data pendukung, menyelesaikan position paper, dan melakukan konsolidasi petani hutan di Jawa.

Add a Comment