Kongres Pertama Asosiasi Wirausaha Kehutanan
Tanggal 21 hingga 23 Juni lalu, sekitar 300 pelaku wirausaha dan pemerhati kehutanan dari seluruh Indonesia berkumpul di Semarang. Acara yang juga didukung oleh Javlec tersebut mempertemukan pelaku wirausaha di sektor kehutanan masyarakat supaya membangun suatu wadah berskala nasional.
“Saat ini para pelaku usaha kehutanan masyarakat masih berjalan sendiri-sendiri. Usaha yang kebanyakan dilakukan dalam skala kecil ini terbentur dengan permasalahan seperti modal, peralatan produksi, minimnya dukungan pemerintah, hingga pemasaran. Hal tersebut memunculkan ide untuk membuat sebuah asosiasi yang bisa menampung pelaku usaha kehutanan masyarakat dari seluruh Indonesia,” tutur Fachrudin Rijadi, direktur eksekutif Javlec. Ia juga menambahkan jika pembentukan asosiasi ini merupakan mandat dari Pekan Raya Hutan dan Masyarakat yang terselenggara tahun 2006 dan 2009 lalu.
Harapannya, terjalinnya kerjasama antar pengusaha kehutanan akan memperkuat posisi tawar mereka baik terhadap pasar maupun pemerintah.
Salah satu agenda penting dalam kongres asosiasi ini adalah pemilihan ketua. Peserta mendaulat I Gusti Putu Armada dari Bali sebagai ketua periode 2012-2017. Dalam visi dan misi yang ia ungkapkan di depan peserta kongres, Armada menyatakan mengenai besarnya potensi sumberdaya dari wirausaha kehutanan masyarakat. “Sektor ini, amat penting untuk menopang kehutanan dan perekonomian Indonesia. Saya dengan dukungan rekan-rekan akan memetakan potensi dan permasalahan di tingkat masyarakat untuk memaksimalkan gerakan kedepan,” lanjut Armada.
Selama tiga hari, kongres menghasilkan berbagai rekomendasi seputar kehutanan masyarakat. Asosiasi ingin supaya Pemerintah mempercepat penetapan areal kerja serta izin kehutanan masyarakat. Termasuk didalamnya penyederhanaan prosedur izin kehutanan masyarakat. Para pegiat kehutanan juga berharap supaya hutan adat segera memiliki kepastian status hukum.
Dalam salah satu sesi workshop, para wirausaha kehutanan menyatakan kesulitan mereka untuk mengakses permodalan. Peserta kongres berharap agar lembaga keuangan dan pemerintah memberikan fasilitasi atas hal ini. Mereka juga mengharapkan alokasi anggaran APBN untuk mendukung wirausaha kehutanan masyarakat.
Asosiasi menaruh perhatian pada kayu legal bersertifikat. Mereka berharap pemerintah memberi dukungan untuk pengakuan hak dan sertifikasinya. Salah satu caranya melalui pemakaian seluruh kebutuhan kayu dari kayu-kayu yang telah di verifikasi legalitasnya.
