Workshop IYB untuk Perkebunan Berkelanjutan di Kalimantan Tengah
Yayasan JAVLEC Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS) dan European Forest Institute (EFI) melakukan kegiatan Workshop Platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) pada 5 – 6 Desember 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur.
Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendorong kesiapan daerah untuk mendapatkan pasar yang lebih baik khususnya pasar Sawit di Nasional maupun Internasional. Terkait dengan hal tersebut, BAPPENAS RI telah menyiapkan sebuah model yang diharapkan dapat menarik investasi, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam bentuk platform yang disebut Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) yang saat ini dikembangkan pemanfaatannya untuk sektor perkebunan.
Platform yang diperkenalkan secara resmi dalam B20 Investment Forum di Bali, dibangun untuk mengidentifikasi metode yang tepat guna memantau aspek keberlanjutan dari produksi komoditas pertanian di tingkat sub-nasional sekaligus membangun model terapan bagi pendekatan yurisdiksi.
Model ini diharapkan pula dapat berkontribusi pada pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola komoditas berkelanjutan di daerah masing-masing, sehingga tercipta iklim investasi bagi industri pertanian dan perkebunan yang kompetitif, etis, dan berwawasan lingkungan.
Telah dipilih sembilan kabupaten di Indonesia untuk mengujicoba platform IYB, di Kalteng terdapat Kabupaten Kotawaringin Timur dan Katingan, dengan fokus kegiatan membangun system dan basis data, diperkuat kajian mekanisme insentif bagi daerah yang mampu memenuhi tuntutan indikator.
Dengan adanya workshop ini diharapkan dapat memperluas sebaran informasi tentang Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan pada tingkat kabupaten, memperkuat pemahaman para pihak terutama OPD terkait terhadap Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan, dan membangun ruang dialog dan masukan para pihak di Kabupaten Katingan terhadap Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan.
