Dukungan bagi kabupaten di Indonesia untuk bertransisi menuju keberlanjutan melalui penerapan Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan
PALANGKARAYA, 20 JUNI 2023 – Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan dapat membantu kabupatenkabupaten di Indonesia dalam transisi menuju produksi komoditas yang legal, bebas deforestasi dan berkelanjutan, sesuai dengan pesan utama yang disampaikan selama lokakarya penjangkauan yang diadakan di Palangkaraya, Kalimantan tengah untuk meningkatkan kesadaran akan pendekatan tersebut, dan bagaimana kabupaten dapat menggunakannya untuk mendorong, mendukung, dan menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan.
Lokakarya ini bertujuan untuk melibatkan pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten dalam menerapkan Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan dan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan dan menunjukkan bagaimana pendekatan tersebut dapat memberikan peluang dan manfaat. Melalui pertemuan tersebut, para peserta juga diberi informasi tentang berbagai jenis dukungan yang tersedia untuk membantu kabupaten dan petani kecil mencapai dan menunjukkan produksi komoditas yang legal, bebas deforestasi dan berkelanjutan, dengan fokus pada komoditas kelapa sawit. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bersama dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, dan didukung oleh European Forest Institute (EFI), Surveyor Indonesia, Java Learning Centre (Javlec) dan LPEM Universitas Indonesia.
“Arah kebijakan pangan dan pertanian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dan juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir di mana salah satu pengembangannya diperkuat melalui pendekatan yurisdiksi berkelanjutan,” statement yang disampaikan oleh Dr H. Kaspinor, SE, Msi, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.
Lebih dari 86 peserta dari pemerintah provinsi dan kabupaten, sektor swasta dan masyarakat sipil menghadiri pertemuan tersebut, di mana mereka melihat berbagai fungsi platform data Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan dan diberitahu tentang uji coba sistem keterlacakan rantai pasokan minyak sawit yang akan datang dan penambahan indikator baru ke platform untuk membantu memberikan informasi sesuai dengan persyaratan pasar global.
Kegiatan yang dilaksanakan hari ini merupakan keberlanjutan dari rangkaian acara lokakarya penilaian yurisdiksi berkelanjutan di tingkat nasional yang telah diadakan di Jakarta minggu lalu dan merupakan yang pertama dari serangkaian pertemuan tingkat regional yang akan berlangsung di daerah-daerah penghasil kelapa sawit utama di Indonesia selama beberapa bulan mendatang.
“Kita bisa memperkuat produsen-produsen kelapa sawit kita, khususnya petani swadaya mandiri (smallholders) agar bisa memenuhi kebutuhan pasar global yang kebutuhannya semakin meningkat, dan variasinya yang sangat selektif dengan berbagai kriteria. Pendekatan yurisdiksi ini diharapkan dapat mendukung proses ini dengan menggabungkan dan menciptakan sinergi antara pemerintah, regulator, sumber daya, dan pihak lainnya,” statement yang disampaikan oleh Pak Noor Avianto, Koordinator Fungsional/Perencana Ahli Madya, Direktorat Pangan dan Pertanian, Bappenas.
Tentang Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan
Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan adalah inisiatif nasional untuk melacak, menunjukkan, dan mendorong kemajuan kabupaten menuju keberlanjutan di Indonesia. Pada intinya adalah seperangkat Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan, atau SJI, yang mengukur produksi komoditas
berkelanjutan dan inklusif di tingkat kabupaten. Ke-23 indikator tersebut dikembangkan melalui proses dialog multipihak yang didukung oleh Uni Eropa dan European Forest Institute (EFI) melalui program KAMI, dan dikelompokkan dalam empat pilar: lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola. Untuk setiap indikator, data dikumpulkan dari kementerian dan kabupaten untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kemajuan di tingkat subnasional menuju keberlanjutan.
Platform data online berfungsi untuk menyebarluaskan data di tingkat kabupaten yang dikumpulkan untuk setiap indikator, untuk menginformasikan perencana, pembuat kebijakan, dan bisnis dengan informasi tentang kinerja keberlanjutan kabupaten, serta tren dan kemajuan dari waktu ke waktu. Platform data sedang dikembangkan secara berkelanjutan oleh Surveyor Indonesia, diharapkan akan dapat diakses oleh publik, melengkapi perusahaan dengan informasi berharga untuk melakukan penilaian uji tuntas dan membuat keputusan akan sumber daya dan investasi yang berkelanjutan.
Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan, indikator SJI dan platform data secara resmi telah diluncurkan pada November 2022 oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Investasi/BKPM dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia/KADIN selama Forum Investasi B20 di Bali, pertemuan tahunan para pemimpin bisnis global yang diadakan bersamaan dengan KTT G20.
Selama peluncuran, “Pernyataan dukungan multipihak untuk menerapkan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan” telah ditandatangani oleh delapan pemerintah kabupaten (Aceh Tamiang, Kapuas Hulu, Kotawaringin Timur, Kutai Timur, Sanggau, Seruyan, Siak, Sigi), dua perusahaan (PISAgro, Surveyor Indonesia), dua asosiasi petani kecil (FORTASBI, SPKS) dan delapan CSO dan mitra pembangunan (EFI, LTKL; USAID SEGAR; Proforest; CDP; GIZ; Javlec; Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Universitas Indonesia).
Melihat ke depan
Indikator dan platform data telah diposisikan oleh Pemerintah Indonesia untuk menarik investasi hijau, menginformasikan proses kebijakan domestik dan mekanisme transfer fiskal, juga mengkomunikasikan kemajuan keberlanjutan menuju pasar komoditas global. Mereka juga memungkinkan kabupaten untuk menunjukkan produksi pertanian berkelanjutan, sehingga memperkuat perdagangan dan investasi berkelanjutan dan lebih lanjut memberi insentif pada produksi yang berkelanjutan, legal dan bebas deforestasi.
Di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, platform ini sedang dikembangkan lebih lanjut untuk lebih mendukung transisi menuju keberlanjutan di kabupaten dan untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan kepada pasar global. Pengembangan yang direncanakan termasuk penetapan indikator pasar global dan penambahan modul keterlacakan rantai pasokan minyak sawit untuk membantu memenuhi persyaratan uji tuntas baru yang termasuk dalam peraturan internasional yang akan datang.
Lokakarya ini akan diikuti dengan lokakarya lanjutan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah.
