Pemilihan Koordinator Baru Paguyuban Petani Hutan Jawa

Pada tanggal 6 dan 7 Januari 2011 lalu, Paguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ) melakukan rapat konsolidasi di Baturaden, Purwokerto, Jawa Tengah. Acara yang dihadiri oleh perwakilan dari kelompok tani berbagai wilayah ini terlaksana karena rekan-rekan yang peduli dengan nasib petani hutan di Jawa, ingin kembali

berorganisasi.
“PPHJ terbentuk pada bulan April 2008. Waktu itu, organisasi-organisasi petani hutan di beberapa kabupaten dan propinsi yang diorganisir Javlec memiliki kebutuhan untuk berjejaring di wilayah yang lebih luas. Setelah sempat vakum, kami ingin bangkit kembali,” tutur Barid Hardiyanto, seorang pegiat PPHJ.

 

Acara dimulai dengan brainstorming yang dipandu oleh Barid Hardiyanto. Ia mengajak rekan-rekannya untuk berefleksi mengenai pengelolaan hutan di Jawa dan kegiatan organisasi sejak dibentuk tahun .. lalu. Pada sesi tersebut, Barid juga mengajak rekan-rekannya untuk bertukar pikiran mengenai harapan mereka terhadap keberadaan PPHJ.
Acara berikutnya adalah Laporan Pertanggungjawaban dari Koordinator PPHJ, Bambang Suharsono. Selanjutnya, peserta mengadakan pemilihan koordinator baru. Hadji Sahdi Sutisna dari Serikat Petani Pasundan terpilih menjadi koordinator hingga tahun 2014. Dengan adanya pergantian format pengurus, pegiat PPHJ berharap akan ada program-program seperti Pendidikan Kritis Hutan dan Tanah, pendidikan kelembagaan, advokasi, usulan model regulasi, dan perluasan massa PPHJ dalam rangka pembangunan koperasi untuk hak kelola.

Rapat koordinasi tersebut juga membahas mengenai rencana aksi petani hutan pada tanggal 12 Januari 2012. “Acara yang di pusatkan di Istana Merdeka ini merupakan respon terhadap konflik Mesuji dan Bima. Di sana terdapat konflik lahan dan pelanggaran HAM. Demo ini dilakukan oleh petani, masyarakat adat, LSM, mahasiswa, dan politisi. Lewat aksi ini, kami menuntut supaya pemerintah menyelesaikan konflik agraria. Selain itu, kami juga ingin supaya polisi dan TNI tidak terlibat dalam konflik agraria,” tutur Hadji Sahdi Sutisna. Ia juga menambahkan jika pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap ijin tambang, HTI, dan Perhutani.